KUTAI TIMUR, LIRANEWS.COM | Sejumlah warga Desa Kandolo, Kecamatan Teluk Pandan, menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan anggaran pada program bantuan pemerintah, yakni Program Bedah Rumah. Keluhan ini disampaikan langsung kepada tim DPP Elang 3 Hambalang Kaltim yang berkunjung ke daerah tersebut.
Salah seorang warga menyatakan, pihaknya sebagai penerima manfaat kesulitan untuk merencanakan kebutuhan material karena tidak mengetahui besaran nilai anggaran yang dialokasikan untuk setiap objek bedah rumah.
"Kami mau berhitung apa saja material yang kami butuhkan, agar dapat kami sesuaikan. Namun, ketika kami tanyakan ke pemerintah setempat, yaitu Bapak Kepala Dusun, beliau menyampaikan tidak mengetahui nilai anggaran tersebut," ujar warga, seperti disampaikan kepada tim Elang 3.
Menurut penuturan warga, Kepala Dusun sudah berusaha mempertanyakan hal ini kepada pihak konsultan dan kontraktor pelaksana. Namun, kedua pihak tersebut disebut tidak mau membuka nilai anggarannya.
"Pihak kontraktor hanya menyampaikan, 'nanti kami belikan material yang dibutuhkan'. Sementara konsultan yang ditanya oleh kepala dusun juga menjawab dengan jawaban yang tidak jelas, 'kami cek dulu lokasi rumah warga yang mau dikerjakan'," paparnya.
Yang lebih memprihatinkan, berdasarkan informasi warga, material untuk bedah rumah di beberapa lokasi sudah diantarkan oleh kontraktor tanpa ada koordinasi atau konfirmasi terlebih dahulu kepada penerima manfaat maupun pemerintah setempat.
Sementara itu, keterangan dari Pemerintah Desa setempat melalui Kaur Pembangunan menyebutkan bahwa anggaran program bedah rumah tersebut memang berasal dari Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kutai Timur.
Namun, proses pelaksanaan kegiatan, termasuk penetapan objek penerima manfaat, diduga tidak melibatkan atau diterangkan secara jelas kepada perangkat desa.
"Tiba-tiba tim dari Kutai Timur, yaitu konsultan serta kontraktor, mendatangi semua objek yang rencana mendapat bantuan bedah rumah," jelas sumber dari desa yang enggan untuk disebutkan namanya.
Dari serangkaian kejadian ini, muncul kesimpulan sementara di lapangan bahwa program bedah rumah ini terindikasi adanya konspirasi atau kejahatan kerah putih antara kontraktor dengan konsultan, yang ditandai dengan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan kegiatannya.
Menanggapi hal ini, Andi Ansong selaku Ketua DPP Elang 3 Hambalang Kaltim menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap program tersebut.
"Program yang berpotensi merugikan penerima manfaat dan merugikan keuangan negara ini akan kita tindak lanjuti," tegasnya.
Elang 3 berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan anggaran negara digunakan secara benar, transparan, dan tepat sasaran, serta melindungi hak-hak warga sebagai penerima manfaat program pemerintah. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar